Negara dan Warga Negara

Warga Negara dan Negara

Sifat-Sifat Negara

Sifat memaksa agar peratura perundang-undangan di taati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega.

Sifat Monopoli : Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat.

Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali

Unsur-unsur Negara.

PendidikanPenduduk negara adalah semua orang yang pada suatu wktu mendiami wilayah negara mereka secara sosiologi lazim disebut rakyat dari negara itu. Rakyat dalam huungan ini diartikan sebagai sekumpuan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari segi hukum, rakyat merupakan warga negara suatu negara. Waraga negara adalah seluruh indiidu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu.

Menurut hukum international, tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan sediri siap yang akan menjadi warga negaranya. Ada dua azas yang biasanya dipakai dalam penetuan kewarganegaraan yaitu :

Asas ius soli (law of the soil) menentukan warga negaranya berdasarkan tempat tinggalnya, dalam arti siapapun yang bertempat tinggal disuatu negara adlah warga negara tersebut.

Asas Ius sanguinis (law of the blood) menentukan warga negara berdasarkan pertalian darah, dalam arti siapapun seorang anak kandung (yang sedrah seketurunan dilahirkan oleh seoran gwarga negara ternentu. Maka anak tersebut juga dianggap wrga negara yang bersangkutan.

· Wilayah
Wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik negara. Negara in concerto juga tidak dapat diboyangkan tanpa landasan fisik ini. Luas wilayah negara ditentuka oleh perbatasan-perbatasannya dan didalam batas-batas itu negara menjalankan yuridiksi teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam wilyah itu, kecuali beberapa orang dan benda yang di bebaskan dari yuridiksi itu.
Wilayah dalam hubungan ini dimaksudkan bukan hanya wilayah geografis atau wilayah dalam arti sempit, tetapi terutama wilyah dalam arti hukum atau wilayah dalam arti yang luas. Wilayah hukum atau willayah dalam arti luas ini merupakan wilayah diatas mana dilaksanakannya yuridiksi negara dan meliputi baik wilayah geografis maupun udara di atas wilayah itu meliputi baik wilyah geografis maupun udara diatas wilyaha itu sampai tinggi yang tidak terbatas (menurut asas usque ad coelum) dlam laut disekitar pantai itu yaitu apa yang disebut laut teritorial. Dalam batas “wilayah dalam arti yang luas ini negara menjalankan kedaulatan teritorialnya.

· Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang menatur dan memimpin negara. Tanpa pemerintah tidak mungkin negara itu berjalan dengan baik. Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauanm mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan menyatakan dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adlah badan yang mengatur urusan sehari-hari yang menjalankan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteran bersama.

Yang di kutip dari : http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/t39-sifat-sifat-dan-unsur-unsur-negara

Bentuk Negara

a.Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan

untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam

maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan

daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya

ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan

satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah

pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek

pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat

dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

1. Sentralisasi, dan

2. Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan

diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan

perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah

tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus

rumah tangganya sendiri.

Keuntungan sistem sentralisasi:

1.adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah

negara;

2.adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga

yang berwenang membuatnya;

3.penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh

wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

1.bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering

menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;

2.peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan

keadaan/ kebutuhan daerah;

3.daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat

sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena

kurangnya inisiatif dari rakyat;

4.rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk

memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;

5.keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi

kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi,swatantra).

Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah.

Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Keuntungan sistem desentralisasi:

1.pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas

daerah itu sendiri;

2.peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi daerah itu sendiri;

3.tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga

pemerintahan dapat berjalan lancar;

4.partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya

akan meningkat

5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh

daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman

peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

b.Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa

negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara

bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen

sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah

gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak

bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan

negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan

menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;

2.tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak

boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;

3.hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur

melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang

kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah

federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala

negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian

kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh

negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal

kenegaraan selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada

pemerintah federal meliputi:

1.hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek

hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan

dan perwakilan diplomatik;

2.hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan

dan keamanan nasional, perang dan damai;

3.hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta

azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama

dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah

uji material konstitusi negara bagian;

4.hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan

pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli,

matauang (moneter);

5.hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian,

misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan

yang lain adalah:

1.cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan

pemerintah negara bagian;

2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang

timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara

serikat, antara lain:

1.negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan

pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan

kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam

itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);

2.negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan

pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada

pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;

3.negara serikat yang memberikanwewenang kepada mahkamah

agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah

federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat

dan Australia;

4.negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen

federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal

dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem

desentralisasi:

1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar;

2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus

rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan

hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari

pemerintah pusat.

Negara dan Warga Negara

Warga Negara dan Negara

Sifat-Sifat Negara

Sifat memaksa agar peratura perundang-undangan di taati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega.

Sifat Monopoli : Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat.

Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali

Unsur-unsur Negara.

PendidikanPenduduk negara adalah semua orang yang pada suatu wktu mendiami wilayah negara mereka secara sosiologi lazim disebut rakyat dari negara itu. Rakyat dalam huungan ini diartikan sebagai sekumpuan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari segi hukum, rakyat merupakan warga negara suatu negara. Waraga negara adalah seluruh indiidu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu.

Menurut hukum international, tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan sediri siap yang akan menjadi warga negaranya. Ada dua azas yang biasanya dipakai dalam penetuan kewarganegaraan yaitu :

Asas ius soli (law of the soil) menentukan warga negaranya berdasarkan tempat tinggalnya, dalam arti siapapun yang bertempat tinggal disuatu negara adlah warga negara tersebut.

Asas Ius sanguinis (law of the blood) menentukan warga negara berdasarkan pertalian darah, dalam arti siapapun seorang anak kandung (yang sedrah seketurunan dilahirkan oleh seoran gwarga negara ternentu. Maka anak tersebut juga dianggap wrga negara yang bersangkutan.

· Wilayah
Wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik negara. Negara in concerto juga tidak dapat diboyangkan tanpa landasan fisik ini. Luas wilayah negara ditentuka oleh perbatasan-perbatasannya dan didalam batas-batas itu negara menjalankan yuridiksi teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam wilyah itu, kecuali beberapa orang dan benda yang di bebaskan dari yuridiksi itu.
Wilayah dalam hubungan ini dimaksudkan bukan hanya wilayah geografis atau wilayah dalam arti sempit, tetapi terutama wilyah dalam arti hukum atau wilayah dalam arti yang luas. Wilayah hukum atau willayah dalam arti luas ini merupakan wilayah diatas mana dilaksanakannya yuridiksi negara dan meliputi baik wilayah geografis maupun udara di atas wilayah itu meliputi baik wilyah geografis maupun udara diatas wilyaha itu sampai tinggi yang tidak terbatas (menurut asas usque ad coelum) dlam laut disekitar pantai itu yaitu apa yang disebut laut teritorial. Dalam batas “wilayah dalam arti yang luas ini negara menjalankan kedaulatan teritorialnya.

· Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang menatur dan memimpin negara. Tanpa pemerintah tidak mungkin negara itu berjalan dengan baik. Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauanm mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan menyatakan dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adlah badan yang mengatur urusan sehari-hari yang menjalankan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteran bersama.

Yang di kutip dari : http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/t39-sifat-sifat-dan-unsur-unsur-negara

Bentuk Negara

a.Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan

untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam

maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan

daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya

ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan

satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah

pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek

pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat

dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

1. Sentralisasi, dan

2. Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan

diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan

perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah

tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus

rumah tangganya sendiri.

Keuntungan sistem sentralisasi:

1.adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah

negara;

2.adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga

yang berwenang membuatnya;

3.penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh

wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

1.bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering

menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;

2.peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan

keadaan/ kebutuhan daerah;

3.daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat

sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena

kurangnya inisiatif dari rakyat;

4.rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk

memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;

5.keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi

kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi,swatantra).

Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah.

Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Keuntungan sistem desentralisasi:

1.pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas

daerah itu sendiri;

2.peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi daerah itu sendiri;

3.tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga

pemerintahan dapat berjalan lancar;

4.partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya

akan meningkat

5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh

daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman

peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

b.Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa

negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara

bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen

sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah

gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak

bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan

negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan

menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;

2.tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak

boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;

3.hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur

melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang

kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah

federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala

negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian

kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh

negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal

kenegaraan selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada

pemerintah federal meliputi:

1.hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek

hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan

dan perwakilan diplomatik;

2.hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan

dan keamanan nasional, perang dan damai;

3.hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta

azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama

dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah

uji material konstitusi negara bagian;

4.hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan

pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli,

matauang (moneter);

5.hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian,

misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan

yang lain adalah:

1.cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan

pemerintah negara bagian;

2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang

timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara

serikat, antara lain:

1.negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan

pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan

kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam

itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);

2.negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan

pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada

pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;

3.negara serikat yang memberikanwewenang kepada mahkamah

agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah

federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat

dan Australia;

4.negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen

federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal

dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem

desentralisasi:

1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar;

2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus

rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan

hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari

pemerintah pusat.

Individu, Keluarga, dan Masyarakat

MANUSIA SEBAGAI INDIVIDU, KELUARGA, DAN MASYARAKAT

Diposkan oleh NoVaIRi HuSaINi Al-MunDzirI

Manusia sebagai makhluk individu, keluarga, dan masyarakat oleh karenanya manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok atau berorganisasi dan membutuhkan orang lain. Masyarakat merupakan wadah berkumpulnya individu-individu yang hidup secara sosial, masyarakat terdiri dari ‘Saya’, ‘Anda’ dan ‘Mereka’ yang memiliki kehendak dan keinginan hidup bersama.[1]Kita tahu dan menyadari bahwa manusia sebagai individu dan makhluk sosial serta memahami tugas dan kewajibannya dalam stiap tatanan kehidupan berkelompok dan dalam struktur dan sistem sosial yang ada.

Para sosiolog mengartikan masyarakat sebagai sebagai kelompok di dalamnya terdapat orang-orang yang menjalankan kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang diikat melalui kerjasama dan nilai-nilai tertentu yang permanen.[2]

Oleh karena itu begitu menariknya judul yang kami bahas ini sehingga kami mendapat tugas membuat makalah dengan judul Manusia Sebagai Individu, Keluarga, dan Masyarakat, semoga makalah yang kami buat ini dapat bermanfaat khususnya bagi pemakalah dan umumnya bagi para pembaca, serta kami minta maaf apabila makalah ini belum sempurna dan jauh dari yang diharapkan, oleh karenya kami meminta kritik dan saran yang sifatnya mendukung untuk kemajuan makalah ini.

PEMBAHASAN I

1. MASALAH PENDUDUK

a. Pengertian penduduk

Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu misalnya pohon bakau yang terdapat pada hutan bakau, atau kera yang menempati hutan tertentu. Bahkan populasi dapat pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat, misalnya kursi dalam suatu gedung sekolah. Dalam kaitannya dengan manusia, maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya (Ruslan H.Prawiro, 1981 : 3).

Pengertian penduduk yang ruang lingkupnya lebih sempit adalah sekumpulan manusia yang duduk atau menempati pada wilayah tertentu.

Sejarah perkebangan manusia selalu ditandai dengan munculnya letupan-letupan yang menjadi ciri khas sekaligus yamg membedakan satu masa dengan masa berikutnya. Titik pangkal letupan itu lahir dari desakan keinginan dan kebutuhan manusia, yang yang makin lama bertambah besar, sampai pada saat yang ditentukania dihadapkan pada pencarian alternative jawaban dari pertanyaan klasik yang dilemparkan oleh dirinya : bagaimana menghidupi populasi diinya yang terus menerus membengkak.

b. Pertumbuhan penduduk

Sejak kapan manusia hidup di bumi tidak dapat diketahui dengan pasti. Menjelang awal tahun Masehi jumlah penduduk dunia kurang lebh 250 juta jiwa, dan pada jaman modern (renaissance) sampai kira-kira tahun 1650 pendudukdunia mencapai jumlah 545 juta jiwa.

Sejak awal abad ke-18 penduduk dunia berjumlah 625 juta jiwa dan awal abad 20 mencapai 1.608 juta jiwa, tahun 1970 melebihi 3,5 milyard dan pada pertengahan tahun 1979 berjumlah 4.321 juta jiwa.

Tahun 2000 jumlah penduduk diperkirakan menjadi dua kali jumlah pada tahun 1970.Bila usaha pengendalian penduduk dengan program keluarga berencana berhasil, jumlah penduduk pada tahun 2000 akan berkurang dari perkiraan.

Sebab-sebab pertumbuhan penduduk

Populasi makhluk dipengaruhi banyak factor terutama factor pangan (bahan makan) dan papan (ruanghidup), dan dari dua factor tersebut, paling menentukan.

Manusia juga salah satu makhluk yang sama dengan makhluk-makhluk lain dapat dipengaruhi pula oleh factor pangan dan papan. Namun karena manusia mempunyai kebudayaan yang terus berkembang,hukum alamiah dan hukum jasmaniah sering diatasi dengan tingkah laku sosial dan kebudayaan. Jika orang sadar bahwa ruang lingkup sudah terlalu sempit, sehingga bahan makanan yang dapat disediakan oleh lingkungan tidak akan mencukupi, dan juga komponen-komponen ruang makin berubah tidak sesuai dengan hidupnya, ia akan bertindak mengurangi kelahiran, sehingga tercapai keseimbangan serasi antara jumlah manusia dan ruang lingkup.

Sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa manusia hidup pada mulanya mendapat kemurahan alam sekitar. Alam menyediakan bahan makan yang cukup. Tingkat kebudayaannya masih rendah sebagai pengumpul bahan makan. Bertambahnya penduduk bahan makanan yang tersedia tidak mencukupi lagi.

Perkembangan selanjutnya, Kebudayaan manusia beralih dari berpindah-pindah (nomad) ke opetanian tetap. Keebutuhan makan dapat tercukupi sehingga ada kecenderungan penduduk bertumbuh lebih cepat. Namun akhirnya bahan makanan tidak lagi mengimbangi kebutuhan manusia yang terus bertambah sehingga pertumbuhan penduduk menjadi lambat.

c. Penduduk Indonesia, sebuah kasus

Problem kependuduklan juga menghantui Indonesia sebagai salah satu Negara dunia ketiga yang sedang giat-giatnya membangun. Bila dilihat penyebabnya maka beberapa faktor yang mendorong terjadinya problem kependudukan tersebut baik secara kauntitatif maupun kualitatif, antara lain:

1. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia terutama di bidang teknologi baru, pelayanan, kesehatan, pendidikan, komunikasi dan lain-lain.

2. Dorongan atau hasrat naluri manusia yang selalu memperoleh kondisi yang lebih baik dari sebelumnya di dalam kehidupanya baik material maupun intelektual.

3. Keterbatasan kemampuan dukungan alam dan sumber alam serta dukungan lainnya yang diperlukan.

4. Keamanan dan kestabilan Negara terutama setelah pemerintah Orde Baru dengan titik perhatian utama kepada usaha di bidang pembangunan telah membawa pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

2. HAKIKAT MASYARAKAT SEBAGAI WADAH PERGAULAN HIDUP

Telah kita maklumi bahwa penduduk adalah sekumpulan manusia yang duduk atau menempati pada wilayah tertentu. Sedangkan masyarakat merupakan kumpulan dari penduduk. Dalam hidup bermasyarakat, satu sama lain saling membutuhkan. Manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai berbagai aktiviyas dan berinteraksi satu dengan yang lain serta masing-masing memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam suatu daerah/wilayah tertentu kebutuhan penduduk diharapkan dapat terpenuhi dari hasil daerah tersebut, lebih-lebih pada daerah agraris di Indonesia penduduk suatu wilayahnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari wilayah tersebut dengan bekerja mengolah tanah yang tersedia.

Suatu wilayah/daerah yang penduduknya terus bertanbah, akhirnya jumlah tenaga kerja bertambah. Dengan luas tanah yang terbatas (tidak dapat bertambah), maka pertambahan produksi bahan pangan tidak dapat mengimbangi tambahnya jumlah tenaga kerja yang terus bertambah. Kondisi yang demikian dinamakan terdapatnya tekanan penduduk di daerah tersebut.

Kita kenal adanya dua jenis tekanan penduduk :

a)Tekanan penduduk yang absolute (mutlak) yang digambarkan sebagai kesukaran mendapatkan suatu keperluan akan pangan, sandang dan papan bagi kehidupan manusia.

Menurut Wagner, absolute over-population ini timbul apabila dalam sauatu daerah tertentu dalam waktu twerbatas, bahan kebutuhan hidup tidak dapat mencukupi lagi kehidupan penduduk daerah tersebut dengan layak.

Tekanan penduduk yang absolute itu dapat diketahui dengan menfgukur jumlah keperluan hidup yang dipergunakan perkapita. Makin rendah jumlah tersebut yang tersedia. makin tinggi tekanan penduduk absolutnya.

b) Tekanan penduduk yang relative (nisbi) dapat dinyatakan sebagai suatu tingkat tekanan yang dirasa orang setellah kekurangan dalam memenuhi syarat kehidupannya, dan membandingkan dengan apa yang telah dinikmati oleh orang lain atau golongan lain. Menurut Wagner pula, relative over-population timbul apabila dalam suatu daerah tertentu dalam waktu terbatas penduduk, terutama buruh tidak akan mudah memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perekonomian yang ada dan tingkat hidup yang layak.

Pembagaian Kerja dalam Masyarakat

Mata pencaharian, kegiatan ekonomi, merupakan suatu aktiviyas manusia guna mempertahankan hidupnya dan memperoleh gidup yang layak. Corak dan macam aktivitas berbeda sesuai dengan kemampuanmasyarakat yang bersangkutan.

Sistem mata pencaharian hidup dari suatu masyarakay makin lama makin bertambah banyak macamnya dan mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Pperbedaan dalam system mata pencaharian hidup ini disebabkan adanya perbedaan sifat, bakat dan kemampuan serta tingkat kebudayaan setempat.

Menurut Koentjaraningrat urutan system mata pencaharian hidup adalah sebagai berikut :

1) Berburu dan meramu

2) Perikanan

3) Bercocok tanam di ladang

4 ) Bercocok tanam menetap

Sedangkan menurut Jones dan Darkenwald adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan

2. Perburuan

3. Perikanan

4. Peternakan dan pertanian (farming)

5. Kehutanan

6. Kerajinan dan perusahaan rumah tangga (manufacturing)

7. Industri, pertanbangan dan pengangkutan

8. Perdagangan

Selain dari itu aktivitas dari kelompok manusia juga dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain :

a. Kebutuhan social

b. Kebutuhan ekonomis dan politis

c. Keadaan tingkat kebudayaan penduduk

d. Keadaan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya

3. Kebudayaan Sebagai Pengikat Kehidupan Bermasyarakat

Kebudayaan dan masyarakat adalah ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi akal.

Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.

Di samping kebudayaan ada kata kultur yang berasal dari bahasa inggris culture. kulture berasal dari kata latin yaitu colere yang diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. E.B. Taylor memberikan definisi mengenai kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan,keilmuan social,hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Selain kebudayaan ada kata peradaban (civilization). Para ahli sosiologi membedakan kebudayaan dan peradaban. Peradaban dipakai untuk technical skill (keteramplan tekhnik) seperti kemampuan membangun bendungan, pembuatan gedung-gedung bertingkat, kapal-kapal laut dan pesawat terbang.

PEMBAHASAN II

1. Individu

Kata “ Individu” berasal dari kata latin, yaitu individuum, berarti “yang tak terbagi”. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas.[3] Arti lainnya adalah sebagai pengganti “orang seorang” atau manusia perorangan. Disini terlihat bahwa sifat dan fungsi manusia, sebagaimana ia hidup di tengah-tengah individu lain dalam masyarakat.[4]

Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan, dapat kita uraikan, bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya.

Makna manusia menjadi individu apabila pola tingkah lakunya hampir identik dengan tingkah laku massa yang bersangkutan. Proses yang meningkatkan ciri-ciri individualitas pada seseorang sampai pada ia adalah dirinya sendiri, disebut proses individualisasi atau aktualisasi diri.

Manusia sebagai individu memiliki tugas pada dirinya sendiri yaitu;[5]

1. Menuntut ilmu pengetahuan, merekayasa teknologi serta memanfaatkannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Kesadaran tersebut mendorongnya untuk terus belajar. Proses belajar berarti proses perubahan sikap dan perilaku dengan mendapatkan pengalaman dan pelatihan.
2. Menghiasi diri dan budi pekerti dengan baik serta akhlak yang terpuji, setiap tindakan dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat selalu bercermin pada keindahan dan keelokan budi pekerti maka akan tercipata kesejukan dalam kehidupan bermasyarakat,

2. Keluarga

Keluarga diartikan sebagai suatu satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial, yang ditandai dengan adanya kerja sama ekonomi. Fungsi keluarga adalah berkembang biak, mensosialisasi, mendidik anak, menolong, melindungi, atu merawat orang-orang tua (jompo). Bentuk keluarga terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama ( keluarga inti). Secara resmi terbentuk dari hasil perkawinan.[6]

Secara umum fungsi keluaraga meliputi;[7]

1. Pengaturan Seksual

Dapat dibayangkan apabila tidak ada keluarga maka akan terjadi seks bebas yang diakibatkan tidak adanya pengaturan seksual, oleh karena itu, disinilah fungsi keluarga agar pengaturan seksual dapat dikontrol dan tidak ada lagi kelahiran di luar nikah.

2. Reproduksi

Keluarga berfungsi untuk membentuk keturunan, walaupan banyak yang berpandangan bahwa banyak anak akan menambah beban hidup, dan ada pula yang mengharapkan banyak anak untuk jaminan bagi orang tua di masa depan.

3. Sosialisasi

Sebelum bersosialisasi dalam masyarakat ada halnya kita bersosialisasi terlebih dahulu dalm keluarga agar terbebtuknya kepribadian, sikap, perilaku, dan tanggapan emosinya, sehingga ketika kita bermasyarakat dapat diterima dengan baik.

4. Kontrol sosial

Keluarga yang berfungsi dalam sosialisai, yaitu bagi individu pada saat ia tumbuh menjadi dewasa memerlukan suatu sistem nilai sebagai semacam tuntunan untuk mengarahkan aktivitasnya dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai tujuan akhir pengembangan kepribadiannya.

3. Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut juga society, asal katanya socius yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu syirk, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Tugas manusia sebagai anggota masyarakat;

1. Saling tolong menolong dan bantu membantu dalam kebajikan
2. Ikut meringankan beban kesengsaraan orang lain
3. Menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan dan masyarakat
4. Menghindari perkataan dan tindakan yang menyakitkan orang lain sehingga tercipta ketergantungan yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Dari seluruh uraian mengenai relasi individu dengan enam macam lingkungan sosial mulai dari keluarga sampai nasional, dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa individu mempunyai makna langsung apabila konteks situasional adalah keluarga atau lembaga sosial, sedangkan individu dalam konteks lingkungan sosial yang lebih besar, seperti masyarakat nasion, posisi dan peranannya semakin abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

Soelaeman, Dr. M. Munandar. Ilmu Sosial Dasar. Refika Aditama.2006

Bainar, Prof. Dr. Hajjah, dkk. Ilmu Sosial, Budaya, dan Kealaman Dasar. CV. Jenki Satria. 2006

Agus, Bustanuddin. Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Studi Banding Pandangan Ilmiah Dan Ajaran Agama. Gema Insani. Jakarta. 1999.

---

[1] Prof. Dr. Hajjah Bainar, Drs. H. Ruslan Abdul Rahman, Drs. M. Jafar Anwar, M, Si. Ilmu Sosial, Budaya, dan Kealaman Dasar hal 64.

[2] Prof. Dr. Hajjah Bainar, Drs. H. Ruslan Abdul Rahman, Drs. M. Jafar Anwar, M, Si. Ilmu Sosial, Budaya, dan Kealaman Dasar hal 64.

[3] Dr.M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar refika Aditama hal 113

[4] Prof. Dr. Hajjah Bainar, Drs. H. Ruslan Abdul Rahman, Drs. M. Jafar Anwar, M, Si. Ilmu Sosial, Budaya, dan Kealaman Dasar hal 65

[5] Prof. Dr. Hajjah Bainar, Drs. H. Ruslan Abdul Rahman, Drs. M. Jafar Anwar, M, Si. Ilmu Sosial, Budaya, dan Kealaman Dasar hal 66

[6] Dr.M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar refika Aditama hal 115

[7] Goode, William The Family, terjemahan bahsa Indonesia oleh Dra. Lailahanoum Hasyim, PT Bina Aksara,1983 hal 44-48